Dasar Hukum/Regulasi Pengaduan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan mekanisme penanganan pengaduan bagi masyarakat maupun pihak internal peradilan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Penanganan pengaduan merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Melalui mekanisme pengaduan yang terintegrasi, setiap laporan masyarakat dapat diterima, dicatat, ditindaklanjuti, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar utama penyelenggaraan penanganan pengaduan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

DASAR HUKUM PENGADUAN

STATISTIK KEPEGAWAIAN

STATISTIK KEPEGAWAIAN PER SEPTEMBER TAHUN 2026

Tingkat Jabatan

chart (6).jpeg

Tingkat Golongan

Statistik Pendidikan

Statistik Usia

chart (10).jpeg

Statistik Jenis Kelamin Pegawai

chart (7).jpeg

STATISTIK KEPEGAWAIAN TAHUN 2025 : STATISTIK KEPEGAWAIAN 2025
STATISTIK KEPEGAWAIAN TAHUN 2024 : STATISTIK KEPEGAWAIAN 2024
STATISTIK KEPEGAWAIAN TAHUN 2023 : STATISTIK KEPEGAWAIAN 2023
STATISTIK KEPEGAWAIAN TAHUN 2021 : STATISTIK KEPEGAWAIAN 2021

Prosedur Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Sebelum

Pihak Penggugat/Kuasa mengisi form surat pernyataan Pengembalian Sisa Panjar yang telah disediakan di PTSP PTUN Pangkalpinang atau bisa mendowload langsung di link SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
Mengisi formulir Pengembalian Sisa Panjar setelah itu menyerahkan kepada petugas PTSP
Pihak yang menerima sisa panjar hanya pihak berperkara (Penggugat/Kuasa Hukumnya)

Proses

Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang dan perkara dinyatakan selesai, kasir menghitung penggunaan panjar serta sisa yang dikembalikan.
Kasir mengembalikan sisa panjar perkara. Petugas kasir memasukkan data permohonan ke sistem CMS BRI (Cash Management System)
Waktu pencairan biasanya 1–2 hari kerja tergantung sistem bank.
Setelah dana masuk, pihak akan diberitahukan melalui telepon/WhatsApp bahwa pengembalian telah dilakukan.

Sesudah

Petugas mencetak bukti transfer dari CMS BRI sebagai arsip pengembalian dan membuat Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

Lembar pertama untuk pemegang kas.
Lembar kedua untuk penggugat.
Lembar ketiga untuk dimasukan dalam berkas perkara.

SOP Pengembalian Sisa Panjar Secara Elektronik.pdf

Informasi Pendaftaran Perkara

*>> Pertama*
	Pihak Penggugat atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang dengan membawa : - Surat Gugatan ( permohonan yang berisi tuntutan agar keputusan yang digugat dinyatakan batal ) sebanyak 8 Rangkap, - Fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek gugatan) sebanyak 4 Rangkap jika tidak ada mengisi Surat Pernyataan - Surat Kuasa Khusus apabila diwakikan kepada Kuasa Hukum;
*>> Kedua*
	Di PTUN Pihak Penggugat menghadap petugas Meja Pertama di kepaniteraan muda perkara (Panmud Perkara) dan menyerahkan berkas gugatan;
*>> Ketiga*
	Petugas Meja Pertama memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap.
*>> Keempat*
	Panitera Muda Perkara meneliti berkas: a. APABILA BERKAS BELUM LENGKAP : Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat dapat melengkapi kekurangannya. b. APABILA SUDAH LENGKAP : Dikembalikan kepada Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM) dalam rangkap 3 (tiga ) agar membayar Panjar Biaya Perkara.
*>> Kelima*
	Pihak Penggugat setelah menerima SKUM menuju Bank yang ditunjuk (BRI) untuk membayar panjar biaya perkara dengan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran;
*>> Keenam*
	Setelah Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, selanjutnya menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas;
*>> Ketujuh*
	Pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada penggugat asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan;
*>> Kedelapan*
	Penggugat menyerahkan kepada Petugas Meja Pertama surat gugatan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
*>>Kesembilan*
	Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
*>> Kesepuluh*
	Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak Penggugat atau Kuasa Hukumnya selanjutnya menunggu panggilan dari pengadilan;