Dasar Hukum/Regulasi Pengaduan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan mekanisme penanganan pengaduan bagi masyarakat maupun pihak internal peradilan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Penanganan pengaduan merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Melalui mekanisme pengaduan yang terintegrasi, setiap laporan masyarakat dapat diterima, dicatat, ditindaklanjuti, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar utama penyelenggaraan penanganan pengaduan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

DASAR HUKUM PENGADUAN