.

Pangkalpinang, Jumat (08/12/2023) - Bertempat di ruang command center Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Surya Pradhana, S.H., M.H mengikuti Musyawarah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pangkalpinang.

Agenda pada musyawarah kali ini yaitu:
- Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Cabang IKAHI Pangkalpinang Tahun 2023-2028
- Penyusunan Program Kerja Pengurus Cabang IKAHI Tahun 2023-2028

Musyawarah dilanjutkan dengan pembinaan dari Pembina II IKAHI Cabang Pangkalpinang, Bapak Drs. Husniadi, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang. (YL)

.

Pangkalpinang, Rabu (06/12) - Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang hadir secara virtual melalui zoom meeting pada kegiatan Webinar Bersama Antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Bertempat di ruang media center PTUN Pangkalpinang, kegiatan Webinar Bersama Antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dihadiri oleh Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 

Acara dimulai pada pukul 10.45 WIB, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Drs. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. membuka secara resmi acara webinar tersebut. Beliau menyampaikan bahwa Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah untuk membahas seputar problematika penanganan perkara pertanahan. Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Kementerian ATR merupakan langkah konkret dalam hal jalinan kerjasama melalui perjanjian kerjasama/MOU dengan lembaga penegak hukum/instansi terkait dan lembaga lainnya dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus pertahanan. Selanjutnya pemaparan materi oleh Direktur Jenderal Ilias Tedjo Prijono, SH. Tentang “Problematika Penanganan Perkara Pertahanan”. Dilanjutkan pemamparan dari YM Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI dengan tema “Pembuktian materiil dalam sengketa Tanah”. Dalam pemaparannya menyampaikan prinsip pembuktian dalam perkara perdata adalah kebenaran formil dan bila dipandang perlu hakim memberikan penilaian terhadap kebenaran marteril. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, dipandang sebagai bukti yang lengkap. Pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan atau pihak yang menyangkal adanya suatu hak. Pergeseran atas pembuktian dalam sengketa perdata dari pembuktian formil harus ditujukan pada upaya memperoleh kebenaran materil, dengan hasil akhir keadilan. Bukti otentik yang dilahirkan melalui prosedur yang illegal, seperti tipu muslihat, kecurangan, persekongkolan atau ketidak seimbangan keadan dan sebagainya, wajib menjadi perhatian aparat termasuk Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa pertanahan. (YL)

.

Pangkalpinang, Selasa (05/12) bertempat di ruang sidang utama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H memimpin rapat rutin bulanan bulan desember. Rapat ini dihadiri juga oleh Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Masing-masing bagian menyampaikan kegiatan yang sudah dikerjakan, serta kendala-kendala yang dialami. Dimulai dari bagian kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, Bapak Boby Cahyadi, S.H. dan dilanjutkan ke bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, Ibu Dora Singarimbun, S.E., M.M.

Adapun pokok bahasan pada rapat bulanan kali ini, yaitu membahas mengenai Seleksi POSBAKUM yang akan segera dilaksanakan, penyelesaian laporan-laporan akhir tahun, rencana kerja dalam menghadapi akhir tahun, serta telah dilaksanakan nya Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada PTUN Pangkalpinang dengan baik.

Tak lupa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga mengingatkan tentang Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya, serta PERMA Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016 agar dipedomani dan dilaksanakan bagi Hakim dan ASN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. (YL)

.

Pangkalpinang, Senin (4/12/2023) - Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ibu Dora Singarimbun, S.E., M.M, memimpin Rapat Rutin Bulanan Bagian Kesekretariatan. Bertempat di Ruang Media Center, rapat dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, staf dan PPNPN pada bagian Kesekretariatan.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, beliau mengucapkan terima kasih atas kinerja yang sudah diberikan oleh tim dari setiap bagian dan PPNPN. Masing-masing bagian menyampaikan kegiatan yang telah dikerjakan dan rencana kerja selanjutnya dalam menghadapi akhir tahun 2023 serta kendala yang dihadapi.

Tujuan diadakannya Rapat Rutin Bulanan Bagian Kesekretariatan yaitu sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja serta merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan selanjutnya. Hasil Rapat Rutin Bulanan Bagian Kesekretariatan ini akan disampaikan pada Rapat Dinas Bulan Desember Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 05 Desember 2023. (YL)

.

Pangkalpinang, Senin (04/12/2023) - Bapak Boby Cahyadi, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memimpin rapat rutin kepaniteraan. Bertempat di Ruang Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kegiatan rapat ini dihadiri oleh Panitera Muda Perkara, Ibu Lezi Fitri, S.H., Plt. Panitera Muda Hukum, Bapak Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Mohammad Soleh, S.H., Jonathan Santoso, S.H. dan Staf Perkara, Fanny Naurita, S.H., dan Fani Melisa Sembiring, A.Md.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengingatkan kepada peserta rapat untuk tetap mempedomani PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, serta PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang serta Maklumat KMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya. Rapat ini juga sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja pada Kepaniteraan selama sebulan. Beliau juga membahas mengenai :

1. Evaluasi kinerja Posbakum PTUN Pangkalpinang

2. Evaluasi kelengkapan berkas pada SIPP. (YL)