Pangkalpinang, Kamis (30/11/2023) - Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ibu Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pemeriksaan yang dilakukan dengan uji petik dokumen keuangan dipa 01 dan 05 bulan September dan Oktober 2023 yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Pejabat yang diperiksa yaitu:
1. Bapak Muhammad Agus, S.E., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

2. Bapak Fanny Ruspanji, S.E.I selaku Bendahara Pengeluaran; dan

3. Ibu Fani Melisa Sembiring, A.Md selaku Bendahara Penerimaan.

Laporan Pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Ketua PTUN Pangkalpinang, Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah dan telah ditandatangani. (YL)

.

Pangkalpinang, Rabu (29/11/2023) - Berlokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023.

Dengan mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”, acara ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkesempatan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjiyo secara virtual. (YL)

.

Pangkalpinang, Selasa (28/11), Analis Perkara Peradilan PTUN Pangkalpinang Formasi Tahun 2021, Fanny Naurita, S.H Mengikuti Seleksi Substansi Hukum Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Tahun Anggaran 2023.

Seleksi Substansi Hukum ini merupakan rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 lalu dan mengacu kepada Pengumuman Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3489/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Substansi Hukum Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Tahun Anggaran 2023. (YL)

Pangkalpinang, Senin (27/11/2023) - Kunjungan kerja KPPN Pangkalpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disambut baik oleh Sekretaris, Ibu Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M, Kepala Sub Umum dan Keuangan, Bapak Muhammad Agus, S.E., M.Si, dan Bendahara Pengeluaran, Bapak Fanny Ruspanji, S.E.I.

Bertempat di ruang Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kunjungan kerja KPPN kali ini dalam rangka percepatan pelaksanaan penggunaan aplikasi Digital Payment (Digipay), sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang uji coba penggunaan uang persediaan melalui system marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja. Penggunaan Digipay pada Satuan Kerja bertujuan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara. (YL)

Pangkalpinang, Senin (27/11/2023) - Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud Perkara, Plt. Panmud Hukum, Kasub Umum & Keuangan, Kasub Kepegawaian & Ortala, dan Kasub PTIP menghadiri Rapat Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran DIPA dilakukan dengan pengisian link yang sudah ditentukan oleh Ditjen Badilmiltun untuk DIPA 05 sedangkan untuk DIPA 01 dengan mengisi langsung pada aplikasi e - IPLANS Mahkamah Agung RI.

Diharapkan dengan diadakannya rapat ini, alokasi anggaran dapat dioptimalkan untuk mendukung kelancaran berbagai kegiatan pengadilan. (YL)