Pangkalpinang, Kamis (24/10/2024) - Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian, Kamis, 24 Oktober 2024, di Ruang Media Center, Plh. Sekretaris, Kepala Sub Bagian PTIP, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, serta Pranata Keuangan APBN Mahir Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengikuti Sosialisasi Pembayaran Tunjangan Kinerja.

Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2023, akan dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. (YL)

Surabaya - Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Ibu Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M., Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Mengikuti Rapat Koordinasi Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya yang berlangsung selama 3 hari, Rabu - Jumat, 23 s.d 25 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Bapak DR. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H, mengingatkan bahwa Sekretaris sebagai Top Manager bertugas untuk memberikan dukungan (Supporting Unit) dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi, organisasi keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Seorang Sekretaris harus mampu memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam pelaksanaan tugas sehingga berjalan efisien dan efektif berdaya guna dan berhasil guna bagi lembaga peradilan.

Bapak Sodikin, S.E., S.H., M.H. Sekretaris Ditjen Badilmiltun menambahkan bahwa Sekretaris wajib melakukan pengawasan melekat pada setiap sub bagian, meningkatkan capaian kinerja, melakukan realisasi penyerapan anggaran, data capaian output 100 persen, dan meningkatkan penilaian IKPA menjadi lebih maksimal. Serta kegiatan organisasi kesekretariatan berpedoman pada

Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H., Direktur Binganismin Dil TUN berpesan, bahwa Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah saudara kandung, maka dari itu harus menjaga keharmonisan antar warga peradilan. Antara Bagian Kepaniteran dan Bagian Kesekretarian saling menghargai tupoksi masing-masing aparatur. (YL)

Pangkalpinang, Kamis (24/10/2024) - Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Febriansyah Rozarius, S.H., mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2024 - 2029 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menjabat sebagai Ketua DPRD Bangka Belitung, Bapak Didit Srigusjaya, Wakil Ketua I dijabat oleh Bapak Eddy Iskandar, dan Wakil Ketua II dijabat oleh Bapak Beliadi. Ketiga pimpinan DPR Bangka Belitung ini diambil sumpah janjinya dalam Rapat Paripurna oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Bapak H. Suwidya, S.H., LL.M

Acara ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, unsur Forkopimda, segenap pimpinan instansi vertikal, beserta tamu undangan lainnya. (YL)

Pangkalpinang, Selasa (22/10/2024) - Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Ibu Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, memaparkan Laporan Identifikasi Risiko yang telah disusun untuk kelengkapan eviden dokumen Zona Integritas area V, yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemaparan Laporan Identifikasi Risiko ini juga bertujuan untuk menginternasilisasi pentingnya Manajemen Risiko dalam pencapaian tujuan organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. (YL)

Pangkalpinang, Selasa (22/10/2024) - Komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap unsur organisasi dalam mendorong perubahan dari berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mentransformasi sistem kerja organisasi, pola pikir, dan culture set ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, dan berintegritas. Selasa, 22 Oktober 2024, di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Roni Erry Saputro, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memimpin sosialisasi budaya kerja.

Sosialisasi Budaya Kerja yang disosialisasikan, yaitu:
- Budaya Kerja anti gratifikasi,
- Budaya Kerja anti KKN,
- Budaya Kerja peningkatan integritas,
- Budaya Kerja pelayanan prima, dan
- Budaya Kerja berakhlak
Sosialisasi ini diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. (YL)