Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang Ke 77 Tahun, Mahkamah Agung mengadakan Anugerah Mahkamah Agung 2022 yang dilaksanakan melalui zoom meeting.
.
Pada kesempatan ini, PTUN Pangkalpinang mendapat 3 Penghargaan dari Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara <50 diantaranya :
1. Peringkat 7 Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik, Dengan Skor 56,73
2. Peringkat 2 Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Dengan Skor 83,35
3. Peringkat 3 Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dengan Skor 73,60.
.
Semoga Penghargaan ini menjadi motivasi dan komitmen bagi para aparatur PTUN Pangkalpinang untuk terus semangat dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan pelayanan publik.
.
(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Dokumentasi : 

Pangkalpinang, Jumat (19/08) pukul 07.30 WIB, bertempat di halaman utama PTUN Pangkalpinang, diikuti oleh seluruh aparatur PTUN Pangkalpinang dilaksanakan upacara HUT Mahkamah Agung yang ke 77 Tahun. Pembina Upacara oleh Ketua PTUN Pangkalpinang, Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H dan Pemimpin Upacara oleh Bapak Muhammad Agus, S.E., M.Si.
.
Pada kesempatan ini, sekaligus diadakan pemberian tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya XX dan XXX dan Penghargaan Satya Karya Dwiwindu kepada :

1. Bapak Andri Swasono, S.H., M.Kn menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya XX
2. Ibu Asmanidar, S.H menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX
3. Ibu Romatua Lasma Sembiring, S.H menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX
4. Bapak Sri Sumirat, S.H menerima Penghargaan Satya Karya Dwiwindu
5. Bapak Muhammad Agus, S.E., M.Si menerima Penghargaan Satya Karya Dwiwindu

Setelah selesai upacara, dilaksanakan pemotongan kue dan tumpeng oleh Ketua PTUN Pangkalpinang.
.
Dirgahayu Mahkamah Agung yang ke 77! Sesuai dengan tema yang dicanangkan pada peringatan ulang tahun Mahkamah Agung kali ini, yaitu “bangkit bersama, tegakkan keadilan", semoga menjadi komitmen kita bersama dalam mewujudkan peradilan yang agung dan modern.
.
(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Foto Dokumentasi : 

PTUN Pangkalpinang Gelar Upacara Peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022

Pangkalpinang, Rabu 17 Agustus 2022 dimulai pukul 07.30 WIB, bertempat di halaman Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, telah digelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, diikuti oleh seluruh ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dimulai dengan laporan Komandan Upacara Bapak Sri Sumirat, S.H., kepada Inspektur Upacara yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., bahwa upacara telah siap untuk dilaksanakan, inspektur upacara pun menyatakan upacara untuk dilaksanakan.

Dilaksanakan dengan pengibaran Bendera Merah Putih yang dibawa oleh dua putra dan satu putri perwakilan dari PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terdiri dari Fajar, Imelia Kontesa dan Roli, dengan langkah tegap mengawali tugas untuk menaikkan bendera merah putih dilaksanakan dengan sukses sampai bendera Merah Putih pun berkibar dengan indah dipagi yang cerah. Upacara pun berlangsung dengan khidmat sampai dengan pembacaan Do'a oleh Bapak Mohammad Soleh, S.H. 

"Selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat"

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Foto Kegiatan :

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melakukan proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :
   1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
   2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
   3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
   4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
   5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
   6. Informasi yang apabila dibuka dan diberkan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
   7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;
   8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
   9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
   10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain :
   1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
   2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
   3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
   4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
   5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik
   6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
   7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.
3. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melakukan proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :
   1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
   2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
   3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
   4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
   5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
   6. Informasi yang apabila dibuka dan diberkan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
   7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;
   8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
   9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
   10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain :
   1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
   2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
   3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
   4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
   5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik
   6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
   7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.
3. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.