Jakarta, 10 Februari 2026 - Ketua PTUN Pangkalpinang, Bapak Mohamad Syauqie, S.H., M.H., menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Kampung Hukum Tahun 2026.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap awal tahun sebagai bentuk akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik. Kegiatan ini memuat informasi strategis mengenai kondisi terkini peradilan, capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang tahun 2025.

Pada tahun ini, Laporan Tahunan mengusung tema “Pengadilan Tepercaya, Rakyat Sejahtera”, yang menegaskan komitmen peradilan dalam mewujudkan sistem peradilan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan keadilan bagi masyarakat.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Halo, Sobat Peradilan!
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang menyampaikan data Statistik Layanan dan Statistik Perkara terkini.

📊 Statistik Layanan:
Dalam periode terakhir, layanan yang diberikan melalui meja pelayanan kami meliputi:
Pos Bantuan Hukum (Posbakum): 10 layanan
Prodeo: 0 layanan
Informasi: 4 layanan
Pengaduan: 0 layanan

⚖️ Statistik Perkara:
Pertanahan: 2 perkara
Kepegawaian: 0 perkara
Tindakan Faktual: 1 perkara
Lain-lain: 1 perkara
KIP: 0 perkara

📂 Permohonan Masuk Upaya Hukum:
Banding: 1 │ Kasasi: -│ PK: - │ Pengawasan Eksekusi: -

📈 Rekapitulasi:
Sisa bulan lalu: 3 │ Masuk: 1 │ Putus: 1 │ Sisa: 3 perkara

Semoga informasinya bermanfaat.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Hai, Seperadik! Tahukah kamu kalau sekarang bantuan hukum bisa diakses tanpa harus datang ke pengadilan?

Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Online di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, masyarakat pencari keadilan bisa mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum secara GRATIS, Hanya cukup dari rumah saja.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum Merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Konsultasi secara online
Masyarakat juga dapat berkomunikasi langsung dengan Admin Posbakum PTUN Pangkalpinang melalui ikon WhatsApp Konsultasi Online.

Kini, dengan Posbakum Online, akses hukum menjadi:
* Lebih mudah
* Lebih cepat
* Transparan
* Tanpa diskriminasi

Tidak ada biaya apa pun yang dipungut.
Tidak perlu datang langsung ke pengadilan.
Semua dilakukan secara online dengan pendampingan petugas Posbakum.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Keluarga Besar PTUN Pangkalpinang mengucapkan
Selamat dan sukses kepada Bapak Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H. atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua PTTUN Palembang.

Semoga kepemimpinan yang diemban membawa semangat pengabdian, keteladanan, serta penguatan nilai integritas demi terwujudnya peradilan tata usaha negara yang berwibawa dan dipercaya publik.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)